02/05/2024 - Para Pemimpin dan Menteri dari negara anggota OECD dan Asia Tenggara memperingati sepuluh tahun Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP) hari ini pada Pertemuan Dewan Tingkat Menteri OECD tahun 2024.

Sebagai pusat global untuk rantai pasokan dan juga sumber serta tujuan investasi asing, Asia Tenggara merupakan mitra ekonomi yang semakin penting bagi negara anggota OECD. Menyadari pentingnya kawasan ini secara strategis dan ekonomi, OECD meluncurkan SEARP pada pertemuan Dewan Menteri OECD (Ministerial Council Meeting) pada tahun 2014 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe.

Sejak 2014, jumlah kepatuhan negara-negara Asia Tenggara terhadap instrumen hukum OECD telah meningkat dari 30 menjadi 63, dan partisipasi dalam lembaga-lembaga OECD meningkat dari 30 menjadi 58. SEARP mendukung Asia Tenggara pada prioritas reformasi domestik dan integrasi regional, termasuk mendukung para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakannya lebih mendekati standar dan instrumen OECD. Dari 13 bidang kerja, mulai dari kebijakan pajak hingga pariwisata, kegiatan ini mempertemukan para pembuat kebijakan dari negara anggota OECD dan Asia Tenggara untuk berbagi praktik baik dan mengembangkan solusi terhadap tantangan global bersama.

“Program Regional Asia Tenggara, diluncurkan pada tahun 2014 oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, telah berhasil mendukung agenda reformasi negara-negara di kawasan ini, termasuk kerangka kerja antikorupsi yang lebih efektif, undang-undang persaingan usaha yang baru dan juga pembentukan otoritas persaingan usaha yang baru, serta dukungan lebih lanjut terhadap inovasi dan kerangka kerja tata kelola publik yang lebih efektif,” Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyatakan hal tersebut saat menandai kesempatan tersebut bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Dr Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. “Upaya untuk mendukung para pembuat kebijakan agar lebih menyesuaikan kebijakannya dengan standar dan instrumen OECD telah mencapai kemajuan luar biasa, yang mengarah pada keputusan bersejarah untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia dan mempertimbangkan permintaan Thailand untuk bergabung dengan OECD. Seiring dengan pengembangan Community Vision 2045 oleh ASEAN, OECD akan semakin meningkatkan upaya untuk mendukung integrasi ekonomi regional, termasuk melalui Rencana Penerapan Kerangka Strategis OECD untuk Indo-Pasifik.”

Kerjasama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadi pendukung utama SEARP terhadap integrasi ekonomi regional Asia Tenggara. Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang baru pada 2022, OECD dan ASEAN mempercepat keterlibatan timbal balik mereka di 35 bidang penting seperti perpajakan, peraturan perdagangan, infrastruktur berkelanjutan, pengembangan keterampilan, dan transisi digital.

Selain dengan ASEAN, sebagai bagian dari keterlibatan regional OECD, OECD telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO), Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (ERIA), dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP).

OECD juga telah bekerja secara bilateral dengan Indonesia sebagai Mitra Utama OECD sejak tahun 2007, dan Dewan OECD baru-baru ini membuat keputusan bersejarah untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sebagai negara kandidat aksesi OECD pertama dari Asia Tenggara. Selain itu, OECD telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Singapura dan Program Negara dengan Thailand dan Vietnam telah berupaya berkontribusi pada agenda kebijakan ekonomi negara-negara tersebut. Berdasarkan landasan ini, Thailand juga mengajukan permintaan untuk mengadakan diskusi aksesi dengan OECD.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai peran OECD di Asia Tenggara, kunjungi laman OECD dan Asia Tenggara secara daring.

 

Wartawan dapat menghubungi contact Yumiko Yokokawa di Kantor Media OECD (+33 1 45 24 97 00).

 

Bekerja sama dengan lebih 100 negara, OECD adalah forum kebijakan global yang mempromosikan kebijakan untuk menjaga kebebasan individu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat seluruh dunia.