02/05/2024 - Para Menteri menyambut baik diadopsinya Peta Jalan Aksesi OECD untuk Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD Tahun 2024.

Pada sesi pembukaan pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Council Meeting) OECD, Sekretaris Jenderal Mathias Cormann secara resmi menyampaikan Peta Jalan Aksesi OECD kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto. Keduanya mencatat sejarah dari diskusi aksesi antara OECD dengan Indonesia, sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi kandidat anggota OECD.

Indonesia telah menjadi mitra penting (Key Partner) OECD sejak tahun 2007, dengan adanya peningkatan keterlibatan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan OECD, termasuk kemitraan dengan lembaga-lembaga OECD, kepatuhan terhadap instrumen hukum OECD, dan integrasi database statistik dan indikator kebijakan dari OECD. Dari tahun 2014 hingga 2017, Indonesia bersama-sama dengan Jepang menjabat sebagai ketua bersama (co-chair) Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP).

“Indonesia telah melewati perjalanan reformasi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan yang luar biasa selama dua dekade terakhir. Kerja sama kami terus berkembang dan kokoh selama dua dekade tersebut, dengan Indonesia sebagai Key Partner OECD sejak tahun 2007, seiring dengan terbentuknya Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP) pada tahun 2014, didirikannya kantor OECD di Jakarta pada tahun 2015, dan melalui program-program kerja yang telah kami lakukan,“ ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann. “Peta Jalan Aksesi menetapkan proses bagi Indonesia untuk mencapai keselarasan dengan standar dan praktik baik OECD yang menjadi landasan agenda reformasi, untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan. Oleh karena itu, proses ini akan memberikan manfaat penting bagi Indonesia dan OECD."

Dewan OECD mengambil keputusan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada tanggal 20 Februari 2024, setelah melalui pertimbangan yang mendalam oleh negara-negara anggota OECD, termasuk pertimbangan berdasarkan Kerangka kerja Pertimbangan Calon Negara Anggota (Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members).

Peta Jalan Aksesi menetapkan syarat, ketentuan dan proses aksesi sebuah negara untuk menjadi negara anggota OECD, serta menjelaskan bidang-bidang prioritas yang diidentifikasi oleh anggota OECD untuk dilaksanakannya aksesi negara tersebut ke OECD. Berikutnya, proses aksesi mencakup evaluasi yang ketat dan mendalam oleh 26 komite teknis mengenai keselarasan Indonesia dengan standar, kebijakan dan praktik OECD.

Tinjauan teknis ini akan mencakup semua bidang kebijakan publik, termasuk perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan tindakan iklim yang efektif.

Sebagai hasil dari tinjauan teknis ini, para komite dapat merekomendasikan perubahan terhadap kebijakan dan praktik di Indonesia, agar selaras dengan standar dan praktik baik OECD, sehingga menjadi katalis reformasi yang kuat dan berkontribusi pada agenda reformasi dalam negeri Indonesia.

Tidak ada batas waktu untuk penyelesaian proses aksesi. Hasil dan jangka waktunya tergantung pada kecepatan masing-masing negara kandidat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri agar lebih selaras dengan standar dan praktik baik OECD. Setelah semua komite teknis menyelesaikan tinjauannya, semua negara Anggota OECD harus sepakat membuat keputusan akhir di Dewan OECD (OECD Council) untuk mengirimkan undangan keanggotaan OECD.

Untuk informasi lebih lanjut, wartawan dapat menghubungi Carol Guthrie di Kantor Media OECD (tel: +33 1 45 24 97 00).

 

 

Bekerja sama dengan lebih 100 negara, OECD adalah forum kebijakan global yang mempromosikan kebijakan untuk menjaga kebebasan individu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia.